(Kuningan, 20/2/2018)
Episode studi banding para pengelola kawasan hutan konservasi ke kawasan TN Gunung Ciremai terus berlanjut. Kali ini di awal tahun, BKSDA DKI Jakarta pada tanggal 25-27 Januari 2018, Balai TN Meru Betiri pada tanggal 5-10 Februari dan Balai TN Batang Gadis pada tanggal 11-14 Februari 2018 bergiliran berkunjung untuk melakukan studi banding. Mereka melakukan penggalian informasi terkait pengelolaan kawasan TNGC yang berbasiskan peran aktif masyarakat sekitarnya. Peran aktif masyarakat sekitar TNGC sangat kentara dalam pengelolaan ODTWA (Obyek Daya Tarik Wisata Alam) yang disebut dengan Masyarakat Mitra Wisata TNGC.
Masyarakat Mitra Wisata TNGC memiliki peran multi efek dalam pengelolaan kawasan, karena tidak hanya menjadi operator wisata, melainkan juga turut aktif melakukan kegiatan konservatif seperti mencegah kebakaran hutan, melakukan penanaman pohon secara swadaya, melestarikan budaya lokal dll.
Masyarakat Mitra Wisata TNGC tersebar di 54 titik ODTWA yang hampir ada di setiap desa yang berbatasan dengan kawasan TNGC. Dengan demikian maka Masyarakat Mitra Wisata menjadi benteng perlindungan bagi pengelolaan kawasan karena keberadaanya di lapangan yang mampu hadir selama 24 jam sehingga sangat membantu petugas.
Studi banding dilakukan dengan langsung berinteraksi dengan Masyarakat Mitra Wisata TNGC yaitu MPGC Curug Cipeuteuy, Kelompok Masyarakat Bujangga Manik di Batu Luhur, Curug Gongseng di Desa Cibuntu, 1001 Tangga Manguntapa di Desa Singkup dan Ipukan di Desa Cisantana. Agar diskusi dan inisiasi berjalan efektif maka para peserta studi banding juga menginap di home stay yang telah disediakan. Selain dihadiri oleh para pegawai, peserta studi banding juga berasal dari perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat.
Setelah semua informasi cukup diserap, para peserta studi banding lalu menyaring kembali tahapan-tahapan yang mungkin dapat diterapkan di wilayah kerjanya sehingga dapat menghasilkan pengelolaan kawasan konservasi yang mampu memberikan peran aktif masyarakat sebagai peran utama. Maklum saja selama puluhan tahun kehadiran KPA (Kawasan Pelestarian Alam) dan KSA (Kawasan Suaka Alam) sering menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.
Resume studi banding dapat dihimpun sebagai berikut :
- Ketergantungan Masyarakat Terhadap Kawasan
Pada umumnya masyarakat sekitar selalu ketergantungan terhadap kawasan dengan mengeksploitasi hasil hutan seperti TSL (tumbuhan dan satwa liar), pemanfaatan kawasan untuk perkebunan dan pertanian.
- Keinginan Masyarakat
Pemanfaatan hasil hutan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun.
- Alih Profesi
Mengubah pola pikir adalah hal pertama yang harus dilakukan. Bahwa kawasan hutan konservasi dapat memberi manfaat secara ekonomi dan ekologi tanpa harus mengeksploitasi hasil hutan. Pemanfaatan sektor jasa wisata alam dapat menjadi win-win solution yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan juga ekologi bagi kawasan.
Dibutuhkan waktu dan tenaga yang berlimpah untuk meyakinkan kepada masyarakat tentang hal ini. Balai TNGC sendiri perlu waktu hampir 10 tahun untuk meyakinkan masyarakat agar mau beralih profesi dari pengguna hasil hutan menjadi pemegang usaha jasa wisata.
- Kesigapan Stakeholders
Pemerintah (Balai TN/KSDA, Pemda) menyediakan regulasi, infrastruktur (akses jalan) dan fasilitas (pembinaan, promosi dll) untuk masyarakat yang siap untuk alih profesi
- Kedaulatan Rakyat
Masyarakat merasa memiliki sendiri kawasan dan mau menjaga konservasinya agar dapat terus memanfaatkan jasa alam menjadi atraksi wisata sebagai upaya untuk meningkatkan usaha ekonomi yang mampu memberikan manfaat secara cepat dan langsung (cash).
Dengan demikian, masyarakat sekitar menjadi aktor utama dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi. Hal inilah yang disebut dengan kekuatan ekonomi rakyat (economic power of the people)
