Musim kemarau kerap menimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di gunung Ciremai dan sekitarnya. Karhutla ini sering terjadi terutama pada areal terbuka berupa semak dan dan alang-alang.
Nah untuk mengantisipasi insiden tersebut, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menginisiasi rapat koordinasi (rakor) multipihak di ruang rapat kantornya (4/7). Ini menjadi rangkaian pengendalian karhutla TNGC.
Rakor tersebut dihadiri unsur pemerintah seperti Komando Distrik Militer (Kodim) 0615, Kepolisan Resor (Polres), Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Hadir pula perwakilan dari Perum Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup, Kebun Raya Kuningan, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kuningan, dan empat Kecamatan yakni Pasawahan, Mandirancan, Cigugur serta Darma.
Sementara dari unsur masyarakat, hadir perwakilan kelompok masyarakat pengelola wisata alam yang tergabung dalam Masyarakat Mitra Pengelola Wisata Alam Gunung Ciremai (MPGC).
Sobat Ciremai perlu tahu, sebagian besar MPGC adalah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang punya tugas mencegah karhutla di area sekitar wisata alam.
“Koordinasi multipihak amat penting dalam upaya pengendalian karhutla”, buka Kuswandono, Kepala Balai TNGC dalam sambutannya.
Hal tadi diamini Agus, Kepala BPBD Kuningan yang mewakili Bupati, “Sinergitas multipihak sangat perlu dilakukan terutama yang terkait persepsi, informasi, dan peralatan pemadaman karhutla”.
Sementara Kapten Infanteri Hambali, Pasintel Kodim 0615 mengatakan, “Perlu dibentuk satuan tugas atau tim sehingga ada kejelasan komando”.
Kepala Bagian Operasi Polres Kuningan, Komisaris Polisi Erawan menambahkan, “Patroli bersama multipihak juga perlu ditingkatkan pada titik rawan karhutla”.
Marsa, Sekreatis Kecamatan Pasawahan menambahkan, “Masyarakat butuh bimbingan teknis pencegahan karhutla”.
#sobatCiremai, karhutla adalah masalah serius yang mesti kita tangani bersama. So, ayo cegah karhutla.
[Teks & Foto © Tim Admin-BTNGC | 072019]
