ABSTRAK
Penelitian berjudul : “Kajian Koordinasi Dan Monitoring Dalam Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Taman Nasional Gunung Ciremai”, didasarkan pada kondisi belum efektifnya pelaksanaan pungutan PNBP yang disebabkan beberapa hal antara lain : 1. Belum semua obyek wisata alam yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dapat dilaksanakan pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak, di mana dari 23 obyek wisata yang ada di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, baru 15 obyek wisata yang telah dikelola dengan baik dan telah mengikuti mekanisme pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai aturan yang berlaku. 2. Belum semua jenis pungutan PNBP dapat diterapkan pada obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Hal tersebut terkait dengan belum profesionalnya pengelolaan obyek wisata yang ada, sehingga pengelolaannya belum terstruktur dengan baik. Gejala-gejala tersebut timbul akibat dari hal-hal sebagai berikut : 1. Kurangnya koordinasi antara Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dengan pihak terkait dalam pengelolaan obyek wisata alam. 2. Beluin berjalannya mekanisme monitoring/pemantauan pelaksanaan pungutan PNBP pada obyek wisata alam di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari cara dengan key informan. dan data skunder diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan koordinasi dan monitoring dalam upaya mencapai efektivitas pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Gunung Ciremai. Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa : 1. Koordinasi telah dilaksanakan oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, akan tetapi masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai efektivitas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Gunung Cirernai dimulai dari tahap perencanaan serta meningkatkan frekuensi koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 2. Monitoring telah dilaksananakan oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, namun perlu ditingkatkan agar dapat mencapai efektivitas pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Gunung Ciremai dengan menerapkan melaksanakan 4 fungsi yaitu kepatuhan. pemeriksaan, akuntansi dan eksplanasi. 3. Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Gunung Ciremai belum efektif, hal tersebut terlihat dari pelaksanaannya yang belum mengacu pada target waktu dan hasil yang diharapkan. Untuk itu Kepala Balai TN Gunung Ciremai harus meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pengelola PNBP dan lebih pro aktif dalam menyelesaikan permasalahan di obyek wisata alam. Koordinasi, monitoring dan efektivitas pemungutan PNBP ketiga hal yang saling berkaitan. Dengan melaksanakan koordinasi dan monitoring yang memenuhi kaidah-kaidah yang terkandung dalam teori adininistrasi, maka akan mewujudkan efektivitas pungutan PNBP yang pada akhirnya akan mengoptimalkan pendapatan negara melalui PNBP.
Kata Kunci : Koordinasi, Monitoring, PNBP
Riset Lainnya
- Persepsi Wisatawan Terhadap Objek Wisata Alam Lembah Cilengkrang Taman Nasional Gunung Ciremai
- Study Pengembangan Obyek Wisata Alam Lembah Cilengkrang Taman Nasional Gunung Ciremai
- Pemodelan Spasial Kesesuaian Habitat Surili di Taman Nasional Gunung Ciremai
- Kajian Monitoring Dan Koordinasi Dalam Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
- Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional I Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
- Perencanaan Interpretasi Kawasan Wisata Alam Batu Luhur Taman Nasiona Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat
- Ekplorasi Jenis-jenis Pohon dan Tumbuhan Bawah Sekitar Air di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai BKSDA Jawa Barat II
- Identifikasi Sumber Pakan Kelelawar Pemakan Buah Dan Nektar Sub Ordo Megachiroptera Berdasarkan Analisis Pollen Di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
- Penataaan Ulang Wilayah Kerja Resort Menggunakan Spasial Multi-Criteria Analysis
- Wewenang Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang Undang NO.7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dihubungkan dengan perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Kota Cirebon Dalam Pengelolaan Sumber mata air Paniis